Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Dapat Pagu Rp 10,55 Triliun di 2021, untuk Apa Saja?
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memperoleh pagu budget sejumlah Rp 10,55 triliun pada tahun 2021.
| Cara Membesarkan Ayam Laga |
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengutarakan, budget itu alami perkembangan yang semula diusulkan sejumlah Rp 9,17 triliun.
"Ada penambahan pagu SBSN sejumlah Rp 229 miliar, pagu klaster suport sambungan lapangan terbang hub, pelopor serta akses teritori prioritas sejumlah Rp 829 miliar, pagu perawatan infrastruktur lapangan terbang sejumlah Rp 315 miliar, pengurangan pagu PNBP sejumlah Rp 37,5 miliar serta pagu BLU sejumlah Rp 19 miliar," jelas Novie di pertemuan bersama-sama Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/2020).
Novie meneruskan, formasi pemakaian anggarannya adalah 84 % untuk daerah Timur Indonesia serta 16 % untuk daerah Barat Indonesia. Nanti budget ini akan dipakai untuk jalankan program prioritas Kemenhub di bidang transportasi udara.
Faksinya akan memprioritaskan mengakhiri pekerjaan yang terlambat pada tahun 2020, berbelanja operasional serta non-operasional, ongkos operasional unit/unit kerja seperti berbelanja barang serta pegawai, project multiyears, prioritas Kementerian/Instansi serta nasional dan suport pada program padat karya.
"Lantas PSN (Project Taktiks Nasional), program prioritas dalam RPJMN 2020-2024, program kerakyatan seperti angkutan pelopor serta jembatan udara, suport pada sambungan nasional, pemercepatan KSPN serta KEK Pariwisata, suport faktor keselamatan, sampai pemulihan transportasi saat epidemi serta suport PEN," jelas Novie.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membagikan keseluruhan budget sejumlah Rp 3,25 triliun untuk bantuan operasional keperintisan tahun 2021. Pemberian bantuan untuk sisi dari usaha pemerintah untuk pemercepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Ada bantuan operasional keperintisan 2021, kita mengharap akan ada kenaikan kualitas service dari beberapa model angkutan. dalam rencana pemercepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpengaruh Covid-19," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Dengar Opini bersama-sama Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2020).
Budi menjelaskan, bantuan paling besar ditujukan buat operasional tol laut yang capai Rp1,78 triliun. Rinciannya, untuk tol laut dengan 21 rute sejumlah Rp 496,6 miliar.
Lantas, Kapal rede sekitar 20 unit sejumlah Rp 30 miliar, kapal ternak sekitar 6 rute sejumlah Rp 77,6 miliar, serta pelopor laut dengan 110 rute capai Rp 1,184 triliun.
Selanjutnya, bantuan model angkutan udara dibanderol Kemenhub capai Rp607 miliar. Mencakup bantuan kargo dengan 1 jalur sejumlah Rp12,6 miliar, pelopor kargo dengan 40 jalur sejumlah Rp128 miliar, BBM penumpang sekitar 9.300 drum sejumlah Rp34 miliar, BBM kargo sekitar 2.735 drum sejumlah Rp9,4 miliar, serta pelopor penumpang dengan 199 jalur sejumlah Rp422,7 miliar.
"Sesaat untuk pelopor jalan capai Rp135 miliar," tuturnya.
Paling akhir, Budi menyebutkan, untuk bantuan pelopor model perkeretaapian dengan 9 trek mecapai Rp219,20 miliar. "Sedang, bantuan pelopor penyeberangan dibanderol sebesar Rp500 miliar," tegasnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, realisasi penyerapan budget Kemenhub tahun 2020 baru terwujud 42,57 % atau sejumlah Rp 16,345 triliun dari keseluruhan pagu budget Rp 36,1 triliun (data Agustus 2020).
Sampai akhir 2020, penyerapan budget ini diproyeksi capai 93 %. Ada banyak masalah dalam penyerapan budget ini, contohnya pada pekerjaan pendidikan, riset, serta pembangunan adanya kebijaksanaan physical distancing.
"Akseptasi PNBP serta BLU yang belum capai sasaran, hingga penyerapan tidak bisa diwujudkan," tutur Menhub di pertemuan bersama-sama Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020).
Selanjutnya, ada beberapa tempat yang masih juga dalam proses pembebasan, lantas beberapa pekerjaan fisik masih juga dalam proses perijinan baik itu AMDAL atau Gagasan Tata Ruangan Daerah (RTRW), dan pembayaran term pekerjaan tidak cocok agenda.
Karena itu, Kemenhub mempersiapkan gagasan pemercepatan penyerapan budget. Contohnya, realokasi budget yang belum terserap.
Menhub Budi mengatakan faksinya tengah menyarankan realokasi budget tahun 2020 sejumlah Rp 700 miliar.
"Anggaran-anggaran yang belum terserap kami usulkan realokasi ke Kementerian Keuangan gagasannya Rp 700 miliar. Kami sedang nantikan persetujuannya," tutur Menhub Budi.
Cara yang lain adalah mengganti sumber permodalan dari rupiah murni jadi SBSN pada pekerjaan penghematan. Lantas lakukan lelang tidak mengikat serta memantau gagasan penarikan dana sesuai dengan agenda/term.
"Bekerjasama dengan lembaga berkaitan pada persoalan tempat serta perijinan," papar Menhub.
Yang paling akhir adalah optimalisasi tersisa pekerjaan untuk pembangunan infrastruktur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi putuskan kembalinya angkutan umum untuk mengusung penumpang. Ini diambil untuk pastikan roda ekonomi terus berjalan.
