Kemenkop UKM Pastikan Banpres Produktif Tepat Sasaran Lewat Akurasi Data
Deputi Bagian Pembiayaan Kementerian Koperasi serta UKM, Hanung Harimba Rachman mengatakan, faksinya terus mengusahakan pertolongan buat aktor usaha mikro dapat pas target berdasar data yang nyata serta tepat.
| Cara Membesarkan Ayam Laga |
"Sejauh ini kita memang kesusahan memperoleh data yang riil. Oleh karena itu dari Komunitas Diskusi ini dapat didapat data yang tentu, supaya pertolongan dari pemerintah pas target," kata Hanung dalam acara Komunitas Diskusi Pendistribusian Pertolongan PUM, di Yogyakarta, Kamis (10/9/2020).
Disamping itu, usaha yang lain telah terjaga persamaan misi serta visi penerapan BPUM di antara pusat serta wilayah. Hingga dapat terjaga skema pemantauan penerapan serta pendistribusian dana pertolongan supaya pas target.
Dia mengharap dapat terjaga komunikasi serta kerja sama yang baik di antara Komite Kebijaksanaan Pendistribusian BPUM Pusat dengan Pokja Pendistribusian BPUM Wilayah.
Lanjut Hanung, sekarang ini pertolongan sudah dialirkan pada 5,6 juta aktor usaha mikro yang menyebar di 34 Propinsi dengan jumlah sejumlah Rp 13,4 triliun. Faksinya juga membidik pertolongan itu dapat tersalurkan sebelum akhir September sekitar 9,16 juta aktor usaha mikro akan terima BanPres Produktif dengan keseluruhan budget Rp 22 triliun (sesuai dengan DIPA).
Demikian kata Hanung, efek epidemi Covid-19 pada UMKM tidak seragam. Ada UMKM yang sedang terima credit bank atau instansi pembiayaan yang lain serta upayanya alami pengurangan produksi atau pemasaran.
"Pada mereka sudah didistribusikan program restrukturisasi utang serta pembebasan pajak, buat UMKM yang telah berkoperasi serta terpengaruh Covid-19, juga diberi alokasi budget untuk penambahan modal kerja pada koperasi lewat LPDB Kemenkop-UKM," tuturnya.
Disamping itu, aktor usaha mikro yang belum terhubung pembiayaan perbankan, serta cukup banyak yang belum punyai rekening di Bank, seperti instruksi Presiden Jokowi, akan memperoleh pembiayaan berbentuk hibah serta disebutkan BanPres Produktif Usaha Mikro.
Kementerian Koperasi serta UKM bersama-sama Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) menyetujui program Banpres Produktif Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta aktor usaha mikro, harus pas target serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
"Barusan kami dengan pimpinan KPK mengulas beberapa hal tentang Banpres Produktif untuk Usaha Mikro yang kita beri pada 12 juta aktor usaha mikro, dimana step awal diberikan pada keseluruhan 9,1 juta usaha mikro. Pokoknya kami setuju program ini harus terbuka, akuntabel serta pas target," kata Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki, di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Dia menerangkan berkaitan pencatatan usaha mikro yang mendapatkan Banpres Produktif, legalitas serta pola pendistribusiannya. Teten anggap banyak catatan yang diulas untuk pastikan akuntabilitas usaha mikro yang mendapatkan Banpres produktif.
Lanjut Teten memperjelas, faksinya semenjak awal sadar jika Banpres Produktif ini harus terbuka serta pas target.
"Karenanya kami menyertakan BPKP dalam proses pencatatan yang dilaksanakan dinas koperasi kabupaten/kota. Data kami dapatkan dari Himbara, BPR, Koperasi Tubuh Service Umum (BLU), Kementrian/Instansi dimana ada 18 K/L yang mengurus UMKM. Data usaha mikro yang masuk banyaknya seputar 19 juta aktor Usaha Mikro yang selanjutnya di-cleansing atau divalidasi, hingga jadi 18 juta aktor usaha," tuturnya.
Dalam lakukan ketepatan data, KemenkopUKM kerja sama juga dengan Kewenangan Layanan Keuangan (OJK), untuk pastikan penerima Banpres untuk Usaha Mikro ini ialah yang belum bankable, sebab target dari penerima Banpres ini ialah Usaha Mikro yang belum tersentuh perbankan.
"Mereka tidak pernah terima utang bank, serta kalaulah telah ada yang mempunyai rekening di bank, saldonya harus di bawah jumlah spesifik, contohnya di bawah Rp5 juta," katanya.
Penerima Banpres Usaha Mikro diisyaratkan tidak pernah terima utang BLU; dalam ini KemenkopUKM kerja sama juga dengan Kemenkeu lewat Skema Info Credit Program (SIKP).
Setelah itu data-data itu diberikan pada bank eksekutor dalam ini BRI serta Bank Mandiri, dimana bank eksekutor nanti lakukan pengecekan pada penerima Banpres, apa telah mempunyai rekening atau belum.
"Sampai sekarang ini alhamdulillah belumlah ada laporan Banpres produktif yang keliru target contohnya jatuh pada orang kaya, justru sebaliknya info yang masuk, banyak yang belum terima Banpres. Masalahnya jumlah UMKM kita ada 64 juta dimana sekitar 63 juta Usaha Mikro, serta yang belum bankable berada di atas 20 juta," katanya.
Presiden Jokowi mengawasi jalannya pembagian pertolongan sosial masyarakat yang terpengaruh Covis-19. Tiap masyarakat akan terima pertolongan sejumlah Rp 600 ribu.
